Imbas Corona, Anggaran Bawaslu Untuk Pilkada Tangsel Dipangkas

Adanya peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember 2020, disebabkan situasi pandemi Covid-19.

infobanten.id | Adanya peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember 2020, disebabkan situasi pandemi Covid-19.

Pandemik Covid-19 juga berdampak pada anggaran pengawasan Pilkada Tangsel. Baru-baru ini, anggaran Bawaslu Tangsel harus rela dipangkas sebesar Rp 1 miliar.

“Pemkot Tangsel mengundang kita untuk melihat rasionalisasi anggaran. Yang diawalnya Bawaslu itu mendapatkan anggaran Rp 12,9 miliar, hasil rasionalisasi berkurang jadi sekitar Rp 11-an miliar. Jadi akan dilakukan penandatanganan NPHD baru nantinya,” tutur Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep saat dikonfirmasi, Selasa (9/6).

Pengangkasan tersebut, dikarenakan tidak adanta kampanye akbar disituasi pandemi Covid-19 dan hanya akan menggunakan daring (dalam jaringan).

“Ya pengurangnya karena aktivitas pengawasannya berkurang. Kaya misalnya sosialisasi tatap muka, kemudian kampanye akbar juga tidak ada, kan begitu, jadi ya berkurang anggarannya. Sekarang semua daring, semua sosialisasi daring, pengawasan daring. Jadi ya dampaknya itu (pemangkasan anggaran),” jelasnya.

Meski demikian, Acep tidak keberatan dengan adanya pemangkasan pengawasan di Pilkada Tangsel, karena itu hasil dari rasionalisasi Pemkot Tangsel.

“Kita enggak (keberatan) dan itu boleh, hasil rasionalisasi kita kok. Walaupun misalnya kita dikasih kewenangan oleh Menteri Keuangan itu bisa 30 persen dari anggaran KPU, tapi kita enggak gunakan kewenangan itu atau hak kita,” papar Acep. (*)