Inspektorat Kabupaten Serang Wujudkan Pemerintahan Bebas Suap, Gratifikasi, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

infobanten.id | Kab. Serang. Inspektorat Kabupaten Serang terus melakukan upaya terbaik agar target,-target program dan kegiatan bisa tercapai dan berjalan dengan sukses dengan harapan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Serang, bebas dari suap, gratifikasi, korupsi, kolusi dan nepotisme sejalan dengan visi Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah S.E M.Ak dan Wakil Bupati Drs Pandji Tirtayasa M.Si periode 2016-2021.

Inspektorat Kabupaten Serang dibawah kepemimpinan Inspektur Drs. Rachmat Jaya M.Si dan Sekertaris  Epi Priatna S.sos, M.Si menjadi tumpuan oraganisasi perangkat daerah Kabupaten Serang dibawah intruksi Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang.

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Komitmen Inspektorat menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pembinaan secara profesional dengan mengedepankan kepuasan stakeholder terkait dan semangat peningkatan berkelanjutan terhadap sistem manajemen mutu sesuai dengan SNI ISO 9001:2015 dan melarang segala bentuk penyuapan dan menerima sesuatu dalam bentuk apapun sesuai dengan SNI ISO 37001:2016 sistem manejemen anti penyuapan dan telah tersertifikasi oleh lembaga mutu Certifikation International SNI ISO 9001:2015 SMM dan SNI ISO 37001:2016 SMAP sejak Tahun 2018.

“Inspektorat terus berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara profesional dengan semangat peningkatan berkelanjutan terhadap sistem manajemen mutu SNI dengan SNI ISO 9001:2015 dan melarang segala bentuk penyuapan dan menerima sesuatu dalam bentuk apapun”, ungkap Rachmat Jaya kepada infobanten.id .

Dengan usaha dan upaya Inspektorat Kabupaten Serang dalam meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah  (APIP). Inspektorat Kabupaten Serang terus melakukan upaya peningkatan SDM yang handal APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan  birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi, Inspektorat Kabupaten Serang terus memaksimalkan pengawasan dan selalu mendukung segala upaya yang perlu dilakukan agar praktik Korupsi terus diberantas tuntas, teramasuk dengan mendelegasikan perwakilannya agar menjadi Penyuluh Anti Korupsi.

“Dalam rangka hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Serang sudah mendelegasikan perwakilan ke KPK sebagai penyuluh anti korupsi “, tutur Rachmat Jaya.

Dimulai sejak Juli 2020 terdapat 6 nama yang diusulkan Inspektur Kabupaten Serang untuk mengikuti proses sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi yang merupakan program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemudian calon Penyuluh tersebut diharuskan mengikuti program e-Learning yang diselenggarakan untuk memahami dasar pendidikan sebagai Penyuluh Anti Korupsi. Setelah mengikuti proses e-Learning, pada Agustus 2020 calon yang berhasil diverifikasi oleh KPK dapat mengikuti proses selanjutnya, yakni mengikuti bimbingan teknis/diklat yang disusul uji kompetensi pada bulan Desember 2020.

Sebelum akhirnya dibulan yang sama calon yang berhasil lolos ujian mendapat surat keputusan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK dan resmi menjadi Penyuluh Anti Korupsi.

Penyuluh Anti Korupsi di Inspektorat Kabupaten Serang berhasil menerima sertifikat setelah lulus uji kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP KPK. Penyuluh Anti Korupsi mengemban tugas yang tidak mudah, Penyuluh Anti Korupsi diharapkan dapat menjadi sarana pencegahan praktik korupsi.

“Intinya dengan adanya Penyuluh Anti Korupsi di Inspektorat, yang pertama agar tingkat kepatuhan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang semakin meningkat, kemudian tidak ada lagi praktik Korupsi, Kolusi & Nepotisme. Menghindari pemberian yang berkaitan dengan tugas pokok & fungsi, karena itu berkaitan dengan Gratifikasi.” Rachmat Jaya menambahkan terkait harapan dengan keberadaan Penyuluh Anti Korupsi.

Sebagai tindak lanjut dari Surat KPK Nomor : B/5600/DKM.00.04/10-17/11/2020 pada tanggal 9 November 2020 yang ditujukkan kepada Gubernur dan Walikota/Bupati seluruh Indonesia, untuk memelihara kompetensi, Penyuluh KPK diberikan amanat untuk melakukan penyuluhan pada lingkungan kerja Pemerintah Daerah masing-masing. Menjelaskan jenis-jenis praktik korupsi sampai jenis terkecil, dan pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari praktik tersebut. (Advertorial)