Ketua DPRD: Bencana di Kabupaten Serang Harus Jadi Perhatian Semua

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum menyatakan, bencana alam dan non alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang harus menjadi perhatian semua pihak, salah satunya dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat, guna mengantisipasi terjadinya bencana.

infobanten.id | Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum menyatakan, bencana alam dan non alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang harus menjadi perhatian semua pihak, salah satunya dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat, guna mengantisipasi terjadinya bencana.

“Bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa menghadapi ketika bencana datang, jadi ketika bencana datang masyarakat tidak panik,” ujar Ulum disela Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Merumuskan Kebijakan di Wilayah Bencana” di Aula Tb. Saparudin Setda Kabupaten Serang, Kamis (15/4). 

Politisi Partai Golkar ini mencontohkan, jika terjadi bencana alam tentang kebakaran, apa yang harus dilakukan masyarakat. Begitu pun ketika terjadi bencana banjir apa yang harus dilakukan masyarakat dan seterusnya. 

“Karena itu yang lebih penting memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu yang pertama,” katanya.

Yang kedua, Bahrul Ulum berharap pada FGD yang digelar Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Kabupaten Serang dengan menyampaikan wilayah sample yakni Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, dan Desa Umbul Tanjung, Kecamatan Cinangka, muncul sebuah gagasan bagaimana menjadikan sebuah terobosan itu menjadi masukan Pemkab Serang dalam rangka proses pencegahan apabila sudah terjadi bencana.

“Ada sebuah langkah bisa diambil Pemkab Serang dengan melakukan kegiatan-kegiatan pra, pelaksanaan dan pasca bencana itu terjadi di wilayah kita,” ungkap Ulum.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang ini menyebutkan, Pattiro mengambil sample ada beberapa wilayah yang rawan akan terjadinya bencana alam. Akan tetapi, semua kecamatan memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana alam yang bentuknya banjir maupun kebakaran.

“Karena di semua tempat itu ada potensi bencana kebakaran, tapi bagaimana kita kemudian bisa mengantipasi, bagaimana supaya kebakaran tidak terjadi, kalaupun sudah terjadi masyarakat sudah bisa memahami langkah yang harus mereka lakukan,” katanya.

Oleh karena itu, Bahrul Ulum menyarankan agar Pemkab dan DPRD Serang mendukung penuh bagaimana memberikan alokasi anggaran untuk sumber daya manusia (SDM) yang sampai hari ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau relawan masih kekurangan anggaran ketika terjadi bencana dalam proses evakuasinya. 

“Ini masih menjadi PR kami DPRD, Pemkab bagaimana memberikan support anggaran yang cukup mengalokasikannya,” papar Ulum. 

Hadir juga pada FGD tersebut, Asisten Daerah (Asda) II Setda Kabupaten Serang, Adjat Gunawan, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, meliputi BPBD, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Perhubungan (Dishub) perwakilan Ombudsman Banten, dan lainnya. 

Asda II Setda Kabupaten Serang, Adjat Gunawan mengatakan, bahwa pada intinya ada 7 poin yang sudah bisa di identifikasi hal-hal yang terkait dengan persiapan untuk penanggulangan bencana. 

“Ini yang akan ditindaklanjuti oleh OPD, contoh penerangan jalan umum (PJU) biasanya di kawasan rawan bencana itu ada jalur dari lokasi untuk tempat evakuasi. Namun itu harus juga dilengkapi dengan salah satunya PJU, ini salah satu contoh,” ujarnya. 

Kemudian terkait drainase atau saluran pembuangan air untuk mengantisipasi genangan. 

“Biasanya drainase kebanyakan di wilayah Serang timur pada umumnya hal seperti itu,” katanya.

Jadi pada prinsipnya, FGD yang dilaksanakan merupakan bagian dari kontribusi pattiro kepada masyarakat agar pihak stakeholder terkait dapat memberikan masukan  terhadap rumusan kebijakan bagi Pemkab Serang dengan membuat kebijakan yang responsif terhadap bencana. 

“Karena bencana ini kita harus mengantisipasi dari mulai pra, yaitu edukasi menyiapkan infrastruktur yang memang respon terhadap bencana, kedua ketika terjadi bencana itu BPBD, Dinsos bergerak, yang ketiga pasca, contohnya  trauma healing, bagaimana mengatasipasinya. Program –program seperti itu harus dimasukan kedalam program kerja OPD terkait,” tutur Adjat. (*)