Penyertaan Modal Bank Banten Dari Rp 1,9 T Jadi 1,5 T, Kurangnya Rp 400 M Kemana?

Kas daerah (Kasda) Pemprov Banten yang ada di Bank Banten (BB) ternyata hanya Rp 1,5 triliun. Padahal sebelumnya, diungkapkan jumlahnya sebesar Rp 1,9 triliun. Lantas kemanakah Rp 400 miliar-nya.

infobanten.id | Kas daerah (Kasda) Pemprov Banten yang ada di Bank Banten (BB) ternyata hanya Rp 1,5 triliun. Padahal sebelumnya, diungkapkan jumlahnya sebesar Rp 1,9 triliun. Lantas kemanakah Rp 400 miliar-nya.

Sekda Banten, Al Muktabar usai rapat dengan seluruh pimpinan DPRD Banten, termasuk dengan Ketua Komisi III, Gembong R Sumedhi dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda), Madsuri mengungkapkan berkurangnya jumlah Kasda di BB, lantaran sudah terpakai oleh program kegiatan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Komposisi angggaran terus dilakukan kas masing-masing OPD (terpakai) yang ada di Bank Banten Rp 400 miliar. Total Kasda (sebenarnya) di Bank Banten Rp 1,5 triliun,” terang Al Muktabar di kantor DPRD Banten, Selasa (7/7).

Turut hadir dalam rapat  dengaan DPRD Banten, Kepala Bappeda Muhtarom, Kepala BPKAD Rina Dewiyanti, Kepala Bapenda Banten Opar Sohari, Plt Kepala Biro Ekbang Mahdani, Asda III Samsir, Kepala Biro Hukum Agus Mintono.

Menurut Al Muktabar, besaran penyertaan modal untuk BB nantinya akan dimasukan dalam APBD Perubahan tahun 2020 yang akan segera dibahas.

“Dalan rapat tadi sudah dibahas mengenai Perubahan APBD 2020, ada item-item yang banyak didiskusikan, diantaranya adalah mengenai penyelamatan dan penyehatan Bank Banten. Semuanya berproses, kita mematuhi aturan yang berlaku. Karena semua pembiayaan tidak ada yang diluar mekanisme,” katanya.

“Batang tubuh pengelolaan APBD Banten dan itu produk Bapak  Gubernur Banten (WH) dan DPRD. Kasda (Rp 1,5 triliun) masuk dalam perubahan (anggaran 2020),” ujarnya.

Disinggung mengenai proposal yang diajukan oleh Pemprov Banten kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta mengenai penyehatan BB, Al Muktabar mengaku hal tersebut masih dalam kajian.

“Itu kan tugas dari OJK, melakukan evaluasi (BB), memberikan saran dan menyatakan bahwa bank itu sehat atau tidak. Kita patuhi semua apa yang disampaikan OJK,” katanya diplomatis.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedhi mengaku terkejut dengan apa yang diakui oleh pemprov mengenai Kasda berkurang Rp 400 miliar. Diketahuinya, pengurangan nominal Kasda lantaran sudah digunakan oleh seluruh OPD namun uang tersebut masih tertahan di BB, belum dapat diambil.

“Saya juga baru tahu kalau Kasda sesungguhnya Rp 1,5 triliun, bukan Rp 1,9 triliun. Tadi itu disampaikan oleh Bu Rina (Kepala BPKAD) dalam rapat,” ujarnya.

Kelala BPKAD itu kan posisinya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah dilakukan penyisiran katanya cuma Rp 1,5 triliun. Sisanya Rp 400 miliar sudah digunakan oleh OPD tapi uangnya masih tertahan di BB,” jelasnya.

Namun demikian Gembong tak meragukan data yang dimiliki oleh Rina selaku BUD Pemprov Banten, akan tetapi ada yang meragukan menginggat kasda Rp 1,5 triliun yang akan dijadikan penyertaan modal BB di APBD Perubahan 2020 hanya sebatas angka.

“Tadi dalam rapat juga sempat saya tanyakan uangnya ada atau tidak. Dan penjelasan Bu Rina uang itu ada, namun berada di beberapa pos kegiatan, seperti dari dana Covid-19 yang sekarang masih Rp 700 miliar, Rp 800 miliarnya lagi dari belanja-belanja lainnya termasuk dari anggaran pendirian BUMD Agro, kalau tidak salah,” paparnya.

Dengan telah disepakati kasda Rp 1,5 triliun dan akan dijadikan penyertaan modal BB lanjut Gembong, langkah selanjutnya akan dilakukan rapat badan musyawarah (Banmus) di DPRD Banten guna penjadwalan usul rancangan peraturan daerah (Raperda) Penyertaan Modal BB oleh Gubernur kepada DPRD.

Lebih lanjut kata Gembong, Raperda akan digeber pembahasanya, karena setelah diusulkan akan ada pandangan fraksi-fraksi, jawaban gubernur, persetujuan dan kemudian di bentuk Pansus (Panitia Khusus) oleh DPRD Banten.

Untuk waktunya kata Gembong, kurang dari dua minggu. Berbarengan dengan MoU KUA PPAS Perubahan APBD  Banten 2020.

“Sebelum tanggal 21  Juli, Raperda Penyertaan Modal dan  MoU KUA sudah harus selesai. Karena OJK memberikan waktu paling lama 21 Juli. Mudah-mudahan ini dapat diselesaikan. Sehingga hasil pembahasan itu akan disampaikan ke OJK. Karena dengan dua dokumen (Perda dan KUA PPAS) maka OJK dapat menyatakan bahwa Bank Banten Sehat. Tidak dalam Pengawasan Khusus,” demikian Gembong. (*)