Sesuai Intruksi Bupati, Disdukcapil Kabupaten Serang Buat Raperda Baru

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Abdullah S.Sos, M.Si

infobanten.id | Kab. Serang. Dalam upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang dibawah intruksi Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah S.E M.Ak tengah membuat Raperda Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Raperda Adminduk inipun, dikatakan Kepala Disdukcapil Kabupaten Serang, Abdullah S.Sos M.Si, merupakan program prioritas pada tahun 2021 ini, sehingga semua pelayanan dapat maksimal dijalankan.

“Saya kira dengan adanya Raperda baru, tidak hanya pelayanan kepada masyarakat, program kerjasama dengan 28 Dinas di Kabupaten Serang dapat dilakukan dengan maksimal. Bahkan kali inipun, kita bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menentukan hak pilih dalam Pilkades,” ungkap Abdullah saat ditemui infobanten.id di Kantor Disdukcapil Kabupaten Serang, belum lama ini.

Abdullah juga menjelaskan, sampai saat ini, Disdukcapil Kabupaten Serang masih memakai Raperda No 5 tahun 2012, sambil menunggu Raperda baru disahkan.

“Kita masih menunggu Raperda baru. Sekarang pun Raperda sudah masuk dalam pembahasan DPRD Kabupaten Serang,” jelasnya.

Lanjut Abdullah, bahwasanya Raperda Adminduk sangatlah penting. Dikarenakan mengatur dokumen kependudukan, hingga memberikan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

“Hakikatkanya, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh data kependudukan. Makanya sangatlah penting untuk Raperda Adminduk,” tegasnya.

Bupati Serang, Hj Ratu Tatu Chasanah S.E M.Ak saat mengecek langsung masyarakat yang tengah memproses Adminduk di Disdukcapil Kab. Serang (dokumen infobanten sebelum masa pendemi covid-19)

Sebelumnya, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah pernah mengatakan, bahwa tiga raperda yang diusulkan oleh dirinya bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang tersebar di 29 kecamatan. Sehingga, kata dia, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih dekat dan maksimal. Salah satunya pelayanan Adminduk.

“Tadi raperda yang diusulkan soal PDAM, Keolahragaan dan Disdukcapil,”ujar Tatu beberapa bulan yang lalu.

Tidak sampai disitu, Tatu mengakui, Raperda Adminduk inipun berasal dari dirinya, yang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Secara rinci, masih dikatakan Tatu, terkait Raperda Disdukcapil yang melayani pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saat ini Disdukcapil mempunyai 17 UPT (Unit Pelaksana Teknis) di 29 kecamatan. Sehingga pelayanannya akan lebih dimaksimalkan, saat Raperda telah rampung dan disahkan.

“Kita punya 17 UPT, nah ini kalau di optimalkan dilapangan masyarakat tidak perlu lagi ke kantor Disdukcapil. Kita ingin lebih mendekati pelayanannya kepada masyarakat,” tutup Tatu seraya mengakhiri wawancara.

Diketahui, pentingnya suatu daerah memiliki Raperda. Dikarenakan Raperda dapat menjadi instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) RI 1945.

Sehingga undang-undang Pemerintahan Daerah, dapat sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan Kesejahteraan Daerah.

Bahkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Raperda adalah sebuat aturan, tata, kaidah, susunan atau cara menyusun suatu sistem kerja.

Apalagi, manusia merupakan mahkluk sosial, sehingga dalam kesehariannya selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Karena seringnya terjadi interaksi antar manusia tersebut, maka dibutuhkan sesuatu yang bersifat mengatur dan mengikat manusia-manusia tersebut untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Tujuan adanya aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk mengatur sedemikian rupa dengan ketentuan resmi, sehingga terjadinya keteraturan mencapai sebuah tujuan pembangunan yang sejahtera. (Advertorial).