Tahun 2021, Pemprov Banten Usul Tiga Program Infrastruktur Ke Pusat

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy

infobanten.id | Pemprov Banten mengajukan tiga usulan pembangunan infrastruktur kepada pemerintah pusat untuk dilaksanakan pada tahun 2021.

Ketiga usulan tersebut adalah, pelebaran jalan Serang-Pandeglang, pembangunan fly over di Kota Serang dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Lebak.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai mengikuti rapat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 di kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Rabu (4/3).

Dalam rapat yang dipimpin Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa itu Andika satu kelompok bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

“Intinya pemerintah pusat sekarang sedang menyusun RKP 2021, dan kami semua pemerintah provinsi dimintai pengajuannya secara berkelompok,” katanya.

Terkait pelebaran dan pembangunan Jalan Nasional Ruas jalan Serang-Pandeglang yang diajukan Pemprov Banten, Andika mengatakan, pelebaran dan pembangunan jalan tersebut meliputi ruas Palima (Kota Serang) sampai Cigadung dan Alun-alun di Pandeglang.

Usulan tersebut,  didasarkan pada upaya Pemprov Banten untuk mendukung sektor perdagangan, mobilitas barang dan faktor produksi antar wilayah Serang-Pandeglang-Lebak.

Selain itu, lanjut Andika, usulan didasarkan pada volume kendaraan yang semakin padat, yang menyebabkan wilayah Kabupaten Pandeglang memiliki keterbatasan untuk memanfaatkan potensi
daerahnya menuju daerah maju.

Adapun terkait pembangunan fly over di Kota Serang, diajukan dibangun diruas Jalan Jenderal Sudirman Kota Serang sepanjang  2 ribu meter. Sebagai ibu kota provinsi, kata Andika, Kota Serang merupakan penyangga pusat pemerintahan provinsi berada.

“Selain itu, usulan ini didasarkan pada kondisi kemacetan di Kota Serang sebagai pusat pemerintahan provinsi,” imbuhnya.

Berikutnya, kata Andika, perihal usulan penanganan pasca bencana di Kabupaten Lebak, pemprov menilai dampak beberapa waktu lalu belum tertangani secara komprehensif.

Pemprov menilai sangat diperlukan penyediaan perumahan, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas  pelayanan pendidikan dan air bersih di beberapa kecamatan terdampak bencana banjir.

Sementara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, pihaknya mengumpulkan kepala daerah dari seluruh provinsi seluruh Indonesia dalam rapat koordinasi yang membahas RKP 2021 tersebut.

Kata Suharso, rakor merupakan kelanjutan pelaksanaan kick off penyusunan RKP 2021 pada Senin (24/2) lalu yang menjabarkan RPJMN 2020-2024 yang di dalamnya terdapat 41 proyek prioritas strategis sebagai fokus RKP.

“Bappenas ingin memastikan kesiapan pelaksanaan proyek strategis itu sebelum menyusun RKP 2021,” demikian Suharso. (*)