Targetkan Pencapaian WTP, BPKAD Kabupaten Serang Bentuk Perbup Keuangan Daerah

infobanten.id | Kab. Serang. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, melalui Bidang Akuntansi tengah menjalankan dua program prioritas pada tahun 2021 ini.

Dua program inipun, dikatakan Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Bidang Akuntasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, Beni Rahmatullah S.E M.Si, bahwasanya berdasarkan intruksi Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah S.E M.Ak.

Program pertama, kata dia diharuskan membentukan Peraturan Bupati (Perbup) tentang keuangan Daerah. Hal ini sesuai arahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang Drs. Fairu Zabadi M.M, dikarenakan, masih kata Beni, sebagai acuan dari 3 dasar peraturan Pemerintah Pusat maupun Provinsi Banten.

“Saat ini, kita tengah proses penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, yang diatur dalam Perbup. Inipun berdasarkan terbitnya PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, dan Perda No1 tahun 2021. Semuanya mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Beni kepada infobanten.id di ruang kerjanya belum lama ini.

Bupati Ratu Tatu Chasanah didampingi Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Serang kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten di Kota Serang, (dok)

Beni juga mengakui, setelah Perbup disahkan, dirinya akan melakukan target pertama yaitu sosialisasi kepada teman-teman di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang. Bahkan, sambungnya, akan dilakukan pembinaan secara khusus.

“Kita akan melakukan Bimtek kepada teman teman di OPD se Kabupaten Serang. Bimtek inipun, seusai dilakukanya sosialisasi mengenai Perbup yang mengatur Keuangan Daerah,” jelasnya.

Lanjut Beni, dirinya juga menargetkan Perbup Bupati tentang keuangan daerah dapat terselesaikan pada tahun 2021 ini. Sehingga, pada tahun berikutnya tinggal dilakukan sosialisasi dan pembinaan.

“Kita keinginannya di 2021 ini Perbup sudah beres. Semoga saja tidak ada kendala, dan 2022 hingga tahun berikutnya tinggal dilakukan Bimtek,” kata Beni dengan nada datar.

Tidak sampai disitu, Beni menjelaskan, untuk program kedua yang tengah berjalan adalah laporan keuangan daerah kepada BPK RI. Dirinya mengakui, program kedua inipun untuk pencapaian WTP, dengan laporan keuangan daerah yang baik dan juga transparan.

“Sekarang sedang berjalan adalah laporan keuangan daerah ke BPK RI. Insyaallah target kita WTP,” ucapnya.

Diakhir wawancara, Beni menegaskan, untuk tindak lanjut melaporkan hasil keuangan daerah untuk di pertanggungjawaban sudah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Serang.

“Sekarang tinggal dilakukan pemeriksaan oleh DPRD Kabupaten Serang, lalu dilaporkan kepada BPK RI. Layak atau tidaknya mendapatkan WTP, atas penilaian dari DPRD maupun BPK RI,” tutup Beni seraya mengakhiri wawancara.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Serang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 9 kali berturut-turut selama ini. Predikat WTP berhasil dipertahankan Pemkab Serang pada setiap tahunnya dan tahun 2021 ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Kabupetan Serang optimis meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . (Advertorial)