Uang Tunggu Korban Bencana Alam Lebak Tidak Melalui Pemprov

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Banten, E Kusmayadi

infobanten.id | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pastikan penyaluran uang tunggu bagi korban bencana banjir bandang di Lebak tidak melalui Pemprov Banten.

Dalam masa pemulihan, pemprov hanya menangani pembangunan dua jembatan permanen yaitu Jembatan Cinyiru dan Jembatan Ciberang.

Diketahui, masyarakat korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang rumahnya rusak selama proses pembangunan hunian tetap (huntap) akan mendapatakan uang tunggu senilai Rp 500 ribu. Untuk  jumlah rumah warga yang mengalami rusak berat di Kabupaten Lebak mencapai 1.110 unit.  Sedangkan untuk rusak sedang sebanyak 230 unit dan 309 unit rumah rusak ringan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Banten, E Kusmayadi, mengatakan untuk penyaluran uang tunggu langsung dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Itu (uang tunggu) kewenangan pusat bukan kita. Dan mereka juga langsung koordinasi dengan Kabupaten Lebak. Kita hanya menangani untuk dampak bencana banji khususnya di Lebak yaitu (pembangunan) jembatan permanen Cinyiru dan Ciberang. Selebihnya ditangani oleh BNPB,” katanya, Jumat (07/02/2020) mengatakan,.

Lebih lanjut, Kusmayadi mengungkapkan, dari informasi yang diperolehnya untuk 28 jembatan yang merupakan kewenangan Pemkab Lebak akan dibangun oleh dunia usaha melalui kerjasama corporate social responsibility (CSR).

“Saya kemarin koordinasi untuk menginventarisasi yang sudah (dibangun) mana saja dan mana yang belum. Ternyata 28 nya sudah diambil alih oleh Pemkab Lebak dikoordinasikan melalui CSR baik swasta maupun lewat BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” katanya.

“Sama halnya rumah yang rusak ringan dan rusak sedng juga akan ditangani oleh pusat. Karena pemerintah pusat mengambil peran untuk memberikan dan membangun huntap bagi para korban bencana banjir dan tanah longsor di Lebak,” sambungnya.

Kusmayadi mengaku, BPBD Banten terus melakukan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota dalam melakukan penanganan bencana. Salah satunya melakukan pendampingan.

“Kaya banjir di Kota Tangerang yang kemarin terjadi kita juga lakukan pendampingan. Begitu juga kalau misalkan provinsi lebih dulu tahu ada bencana maka kita akan koordinasi dengan kabupaten/kota, begitupun sebaliknya,” ujarnya.

Terkait antisipasi bancana ke depan, Kusmayadi menjelaskan, BPBD Banten telah mempunya tiga langkah tahapan. Pertama melakukan upaya mitigasi, kedua tanggap darurat dan ketiga pasca bencana rehabilitasi kontruksi.

“Yang paling kia kedepankan itu proses mitigasi, salah satunya melakukan pengutana di masyarakt dengan membuat desa tangguh bencana,” katanya.

“Misalkan bencana gempa dibarengai dengan tsunami itu sudah disosialisasikan melalui desa tangguh bencana. Kita lakukan persiapan dan kesiapan. Untuk tanggap darurat kita lakukan kalalu terjadi bencana, dan tahapan ketiga kita akan melakuakn pasca status tanggap darurat di cabut,” jelasnya. (*)