WH Sebut Usaha 36 KSO BGD Tidak Untung

Gubernur Banten Wahidin Halim

infobanten.id | Puluhan miliar dana yang digulirkan untuk pengembangan bisnis PT Banten Global Development (BGD) dalam bentuk  Kerjasama Operasional (KSO), hingga kini belum menghasilkan keuntungan dan menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Gubernur Banten Wahidin Halim beberapa waktu lalu di rumah dinasnya, Cipete, Kota Serang mengungkapkan, pihaknya kini sedang melakukan proses pembenahan kinerja BGD, agar lebih produktif dan menghasilkan keuntungan.  

Sebab, potensi pendapatan dari sektor ini sangat besar jika dalam menjalankannya dilakukan secara profesional.

“Jangan ini mah kasus hukum mulu yang ditinggalkan. Terakhir Polda Banten kembali menetapkan tersangka dari jajaran mantan direksi BGD karena kasus KSO tambang emas di Lebak,” katanya.

WH menjelaskan, dalam sejarahnya, BGD penuh dengan lika-liku kaitannya dengan permasalahan hukum. Sudah berapa kali mantan jajaran direksi yang ditangkap. Dan sekarang masih ada yang dipanggil oleh pihak aparat penegak hukum di Banten seperti Kejati, Polda bahkan sampai KPK.

“Berkenaan dengan proses akuisisi dan perjalanan BGD sendiri,” imbuhnya.

Masih menurut WH, untuk menghindari hal serupa terjadi pada masa kepemimpinannya, seluruh jajaran direksi BGD telah diganti meskipun statusnya sampai sekarang masih Pelaksana Tugas (Plt). Namun, tambahnya, ke depan ia akan lakukan jabatan tetap agar kewenangan yang dimilikinya tidak terbatas seperti sekarang.

“Dari 2017 sampai sekarang tidak ada yang ditangkap. Artinya pemprov memberikan pembinaan terhadap BUMD, supaya jangan sampai menimbulkan masalah. Kita lakukan reshuffle secara menyeluruh,” ujarnya.

Setelah strukturnya dibenahi, lanjut WH, kemudian sistem KSO-nya. Salah satunya wear house yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

“Kemarin tim yang di lapangan sudah saya panggil. Kita akan restrukturisasi seluruhnya, karena ada potensi di situ sebagai gudang. Nanti akan kita hidupkan lagi supaya lebih rapih, peran BGD dimana, perusahaan dimana,” tuturnya.

Ditambahkan WH, ke depan nantinya BGD  akan memberikan deviden yang masuk ke Kas Daerah (Kasda).

“Semua ini memang masih dalam perbaikan,” tutupnya.

Berbeda dengan WH, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten Mahdani mengatakan, tahun terakhir BGD memberikan deviden ke Pemprov Banten sekitar Rp 1,7 miliar dari total 36 KSO dan usaha-usaha lainnya.

Angka itu, lanjutnya, masih kemungkinan bisa bertambah jika seluruh SDM dimaksimalkan, karena modal yang diberikan Pemprov kepada BGD sudah cukup besar.

“Asetnya aja sekarang sudah ada sekitar Rp 15 miliar. Usaha lain ada saham di Jamkrida, BJB Syariah dan BJB juga bisa dioptimalkan sebagai pendapatan tambahan,” pungkasnya. (*)