infobanten.id | Mengapa populisme Islam dan politik identitas semakin mencengkeram masyarakat Muslim kelas menengah perkotaan di Indonesia?
Pertanyaan ini mengemuka saat dinamika politik dan sosial-keagamaan di kota-kota besar tampak semakin terpolarisasi, terutama sejak Pilpres 2014.
Menurut Prof. Yanwar Pribadi, pengajar dan peneliti dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, fenomena ini berakar pada kebangkitan Muslim perkotaan yang sebelumnya terpinggirkan secara politik selama Orde Baru.
“Mereka adalah generasi yang mengalami ketegangan antara modernitas dan religiusitas, lalu menemukan dalam Islam sebuah kanopi suci yang memberi kepastian dan identitas,” ujarnya.
Yanwar menjelaskan bahwa populisme Islam di Indonesia merupakan fenomena khas urban.
Ia menekankan bahwa ekspresi keagamaan kelas menengah Muslim urban kerap dibentuk melalui kombinasi antara pengajian eksklusif, konsumsi simbol-simbol religius, dan pendidikan Islam modern yang sering kali berafiliasi dengan jaringan Salafi.
“Agama menjadi ruang aman
dan sarana mobilisasi,” kata Yanwar.
“Dan sekolah Islam menjadi medan kontestasi politik identitas yang paling strategis,” sambungnya.
Sekolah Islam yang diminati oleh kelas menengah, menurut Yanwar, bukan hanya tempat belajar, tetapi juga instrumen pembentukan identitas Islam yang dianggap “murni.”
Sekolah ini berbeda dari pesantren tradisional. Ia lebih modern, mengikuti kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun disisipi semangat keislaman yang konservatif dan eksklusif.
“Di sinilah Islam dimaknai bukan hanya sebagai ajaran moral, tetapi juga sebagai proyek politik dan simbol pemisah dari yang lain,” jelasnya.
Populisme Islam yang tumbuh di kalangan kelas menengah ini tidak identik dengan kekerasan, namun kerap menunjukkan intoleransi simbolik.
“Mereka tidak ingin perang terbuka,” ujar Yanwar,
“tetapi sering kali menunjukkan sikap eksklusif dan mengklaim kebenaran tunggal atas Islam, yang secara tidak langsung menimbulkan ketegangan sosial-keagamaan.”
Ia menambahkan bahwa ketegangan ini sering dimanfaatkan dalam pemilu dan politik lokal.
“Populisme bekerja dengan mempolarisasi. Dalam konteks Indonesia, ia membelah masyarakat menjadi yang saleh dan tidak saleh, yang pro-Islam dan pro-asing, meski keduanya absurd jika ditelaah dengan akal sehat.”
Ironisnya, kelompok ini justru muncul dari masyarakat yang mapan secara ekonomi dan berpendidikan tinggi.
Menurut Yanwar, “Ada semacam ketakutan akan kehilangan identitas di tengah kehidupan kota yang serba individualis.
Maka agama dijadikan jangkar, simbol resistensi sekaligus sumber legitimasi diri.”
Namun, ia juga memberikan catatan kritis bagi masa depan: “Pendidikan Islam tradisional seperti pesantren harus mengambil peran lebih besar. Bukan hanya sebagai benteng moral, tetapi juga pusat humanisme yang adaptif terhadap modernitas tanpa kehilangan inklusivitasnya.”
Dalam iklim demokrasi yang semakin terbuka, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah eksklusivisme beragama tumbuh subur.
Bagi Yanwar Pribadi, populisme Islam bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga soal identitas dan kepentingan.
“Dan di kota-kota Indonesia,” tutupnya, “politik identitas keislaman adalah cermin dari pencarian jati diri yang belum selesai.” (*)