infobanten.id | Puluhan pedagang kaki lima ( PKL ) melakukan unjuk rasa menolak relokasi di depan Kantor Walikota, Pakupatan, Serang, Banten, Rabu (20/02/2019).
Relokasi pedagang kaki lima merupakan program kerja 100 hari, namun dalam hal ini pemkot kurang maksimal dalam menerapkan kinerjanya. Sudah dua bulan PKL tidak berjualan karena lokasi yang baru di kepandean dinilai sepi pembeli.
“Saya sudah dua bulan tidak berjualan baju anak karena sepi, lalu saya sudah bayar preman tapi malah diusir, padahal sumber utama penghasilan sehari-hari dari berdagang,” kata Yanti pedagang baju anak.
Yanti mengeluh, sejak pedagang resmi digusur sampai saat ini sudah banyak kendala dan masalah keluarga dari pembayaran kontrakan yang menunggak hingga cicilan yang tidak sanggup membayarnya.
“Saya hanya meminta kepada Walikota Serang Syafruddin untuk mengizinkan berdagang di stadion,” pintanya.
Sementara itu, Koorlap SWOT Halabi mengatakan aksi demontrasi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap Pemkot. Oleh karena itu, mahasiswa mendampingi pedagang kaki lima untuk membantu sesuai dalam perda nomor 4 tahun 2014 yang berisi tentang penataan pedagang kaki lima.
” Saya dan teman-teman lainnya mendampingi pedagang kaki lima untuk membela dan meminta haknya yang telah pemerintah rugikan baik materil maupun non materil, merealisasikan perda nomor 4 tahun 2014 untuk memberikan kelayakan lapak untuk Pkl serta mengembalikan hak untuk berdagang kembali di stadion,” harapnya. (*)
