infobanten.id | Pemerintah Daeerah (Pemda) seharusnya mematuhi apa yang sudah diinstruksikan pemerintah pusat, termasuk kebijakan pengurangan Tukin ASN Pemrov Banten sesuai usulan Kemendagri.
Begitu kata pengamat ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Boyke Pribadi, Jumat (22/11/2019).
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) berjanji tidak akan menurunkan tunjangan kinerja (Tukin) Aparatur Negeri Sipil (ASN).
Alasan WH mempertahankan tunjangan tukin ASN nya, karena APBD Banten cukup tinggi sehingga tidak perlu ada pengurangan tukin untuk para pegawai.
“Kalau ini diabaikan, lebih baik Banten membuat negara sendiri. Sehingga lepas intervensi dari pemerintah pusat. Apalagi itu anjuran Mendagri yang harus dilaksanakan oleh Pemprov Banten,” kata Boyke.
Jika WH tetap mempertahankan besaran Tukin dapat diartikan pembangkangan atau melawan pemerintah pusat.
“Jika tidak dilaksanakan berarti Gubernur Banten sengaja melawan pemerintah pusat,” ujarnya. (*)
