.
infobanten.id | Serang . Pengamat Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Ahmad Sururi, menyampaikan penyelenggaraan Pilgub Banten menjadi salah satu daerah yang berpotensi diikuti oleh calon tunggal. Fenomena tersebut sama saja menciderai harapan masyarakat yang terpaksa memilih calon tunggal, tanpa diberikan pilihan lain.
Hal tersebut lantaran kesepuluh partai politik telah tergabung dalam Koalisi Banten Maju (KBM) di Pilgub Banten 2024. Yakni Partai Gerindra, PKS, Demokrat, NasDem, PKB, PAN, PPP, PSI, Garuda dan Prima.
“Dampaknya Pilkada Banten berpotensi hanya diikuti oleh satu paslon. Ini saya sebut dampak domino,” katanya.
Menurutnya potensi PKB bergabung dengan KBM di Pilgub Banten memang cukup menguat.
Serta situasi saat ini pasca mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar, maka sulit mengharapkan Golkar untuk memajukan nama Airin Rachmi Diany di Pilgub Banten 2024.
“Artinya Golkar dipaksa untuk bergabung dengan KBM dan otomatis tidak berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Banten,” katanya.
Dan akhirnya hanya akan menyisakan PDIP, menurutnya, hal tersebut tidak cukup suara untuk mengajukan Cagub di Pilgub Banten.
“Akan tersisa PDIP tentu hal tersebut tidak cukup suara untuk mengajukan Cagub di Pilgub Banten. Maka di Pilkada Banten akan ada kotak kosong,” katanya.
Menurutnya fenomena melawan kotak kosong pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bentuk kemunduran demokrasi.
“Kalau sampai kotak kosong ini terjadi maka kemunduran demokrasi di Banten akan terjadi, dan ini tentu bukan yang diharapkan oleh masyarakat,” katanya.
Fenomena ini juga dapat mencederai harapan masyarakat yang menginginkan agar proses Pilkada harus memiliki lawan politik, minimal dua pasangan calon.
Jika di Pilkada Banten terjadi melawan kotak kosong, maka akan menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat untuk memilih.
“Jika melawan kotak kosong, itu membuat calon yang akan maju nanti menjadi tidak bermartabat. Jangan sampai calon itu dibuat tidak bermanfaat, karena tidak bertanding dengan sesama manusia,” katanya.
Tentunya ini akan menjadi catatan keras bagi demokrasi di Tanah Jawara. Partai politik saat ini memiliki tugas dan fungsinya untuk melakukan pengkaderan dan pendidikan politik kepada masyarakat Jika terdapat kotak kosong, maka fungsi itu diragukan berjalan dengan baik. (*)
