infobanten.id | Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun anggaran 2020 diserahjan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Banten.
Penyerahan DPA dilaksanakandi Pendopo KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (30/12).
Informasi yang dihimpun, ada lima OPD di Pemprov Banten yang mendapatkan anggaran besar pada APBD 2020 mendatang.
Kelima OPD itu yakni, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten dengan alokasi mencapai Rp 2,3 triliun, disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten Rp 869 miliar.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Rp 811,9 miliar. Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp 536,4 miliar. Terakhir Sekretariat DPRD (Setwan) Banten Rp 116,6 miliar.
Menurut WH, pada 2020 mendatang pihaknya ingin mengejar capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.
Untuk tahun depan, kata WH, pihaknya ingin fokus mengejarnya di bidang pendidikan. Oleh karenanya, Dindikbud pada APBD 2020 mendapat porsi yang lebih besar.
“(OPD dengan anggaran terbesar di 2020) pendidikan (Dindikbud) ya. (Untuk alokasi OPD lain) rata-rata sama saja dinas-dinas yang teknis dan dinas-dinas non teknis,” katanya.
WH menjelaskan, salah satu program agar capaian RPJMD di bidang pendidikan tercapai adalah dengan membangun unit sekolah baru (USB). Rencanannya, pada 2020 pemprov akan membangun sebanyak 33 unit.
“Target RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah,red) yang dikejar tahun 2020 soal pendidikan,” jelasnya.
Pihaknya memastikan, jika program pembangunan USB sudah melalui kajian. Sehingga apa yang dibangunnya diyakini bisa memberikan manfaat optimal untuk masyarakat. Selain itu, pemprov juga ingin mendekatkan layanan pendidikan yang menjadi salah satu dalam pelayanan dasar.
“Program pembangunan sekolah itu harus,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, berdasarkan data dari DPA Dindikbud pada 2020 mendatang bakal mengelola anggaran mencapai Rp 2,3 triliun.
Terdiri atas dari belanja langsung (BL) Rp 1,2 triliun dan belanja tak langsung (BTL) Rp 1,1 triliun.
Selanjutnya, OPD dengan anggaran terbesar kedua ada Dinas PUPR dengan Rp 868 miliar dari BL Rp 806,7 miliar dan BTL Rp 61,3 miliar.
Posisi ketiga, Disperkim Rp 811,9 miliar yang terdiri atas BL Rp 794,4 miliar dan BTL Rp 17,5 miliar.
“Ke-empat, Dinas Kesehatan Rp 546,4 miliar dengan rincian untuk BL Rp 515,6 miliar dan BTL Rp 30,8 miliar. Posisi kelima ada Setwan Rp 392,65 miliar dengan BL Rp 293,65 miliar dan BTL Rp 99 miliar. Sementara di posisi terakhir adalah Badan Penghubung Rp12,2 miliar,” paparnya.
Dengan telah diserahkannya DPA tahun anggaran 2020, Rina mengimbau agar program yang tertuang dalam APB sudah bisa dilaksanakan pada awal tahun depan. Dengan demikian manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.
“Sesuai dengan arahan gubernur, APBD harus hadir untuk membawa kebermanfaatan bagi masyarakat. APBD juga harus efisien dan efektif. Dampaknya harus membawa kemaslahatan untuk masyarakat Banten,” jelas Rina.
Seperti diketahui, dari total APBD Banten Rp 13,21 triliun dengan BL sebesar Rp 4,97 triliun dan BTL Rp 8,24 triliun. (*)
