infobanten.id | Tujuh hari menjelang pemilihan umum (pemilu) 2019, beberapa ancaman gangguan kamtibmas di ruang siber masih didominasi dengan beredarnya berita bohong alias hoaks. Kasus terakhir adalah berita tentang hasil penghitungan Pilpres 2019 pada TPS di luar negeri, yang beredar melalui Whatsapp.
Komisioner KPU, Viryan Azis telah menyatakan bahwa memang ada pemilihan umum awal bagi pemilih yang berdomisili di luar negeri, namun penghitungan suaranya akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, sehingga berita yang beredar tersebut adalah berita yang tidak benar.
Polri sendiri memperkirakan berita-berita yang meresahkan serupa n terus bermunculan, selain itu juga tidak menutup kemungkinan adanya metode penyebaran berita bohong lainnya, seperti penyebaran SMS melalui peralatan broadcasting yang dapat diterima oleh siapa saja di suatu daerah tertentu.
“Seperti di kerumunan orang yang menghadiri suatu pertemuan terbuka atau kampanye, yang umumnya adalah black campaign maupun negative campaign yang menyerang individu tertentu, atau mendelegitimasi pemerintah atau KPU sebagai penyelenggara Pemilu,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Rabu (10/4).
Dikatakan, beberapa isu negatif yang dimunculkan seperti isu KTP palsu yang tercecer, kontainer berisi surat suara tercoblos, sampai yang terakhir adalah isu tentang server KPU yang telah dikondisikan untuk memenangkan salah satu paslon, telah diungkap dan pelakunya telah ditangkap.
Polri mengingatkan masyarakat, bahwa meneruskan berita atau pemberitahuan bohong dapat dikenakan pidana dengan ancaman penjara setinggi-tinggi selama sepuluh tahun, dan bilamana yang disebarkan mengandung ujaran kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), akan dikenakan hukuman penjara paling lama enam tahun.
“Selain ancaman berita bohong, penyelenggaraan Pemilu juga tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan siber, baik yang disengaja maupun yang terkendala akibat volume akses yang tinggi sehingga terjadi kelambatan akses data,” ujarnya.
Oleh karena itu, jelas Brigjen Dedi selain siap melakukan pengamanan fisik dengan dukungan keamanan penuh dari TNI dan Polri yang menjamin masyarakat untuk tidak ragu menggunakan hak pilihnya. KPU juga telah didukung banyak stakeholder agar penyampaian hasil hitung manual yang disaksikan secara terbuka dapat diketahui hasilnya oleh masyarakat. (*)
