infobanten.id | Organisasi pemuda dan organisasi kemasyakatan (ormas) di Kota Cilegon diharapkan mampu menempatkan diri sebagai bagian penting dalam sebuah kehidupan bernegara. Masyarakat, dipandang merupakan komponen lain dalam sebuah proses penyelenggaraan negara selain pemerintah dan swasta.
“Harapan masyarakat ini kan tidak selalu terjawab dalam penyelenggaraan kekuasaan oleh pemerintah. Bisa itu karena kebijakan yang tidak tepat, atau pun karena adanya perilaku yang menyimpang.
Maka kan perlu mekanisme kontrol, supaya pemerintah tetap mampu menjalankan amanahnya yang telah dituangkan dalam kontrak politik. Apakah kontrol itu melalui mekanisme politik di DPRD maupun oleh masyarakat, tapi melalui cara-cara yang damai, bukan anarkis,” kata Tafta Zani, pemateri dalam lokakarya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam rangka peningkatan peran organisasi pemuda dan masyarakat yang dihelat oleh DPRD Cilegon di hotel Grand Mangku Putra, Rabu (22/12/2021).
Sementara keberadaan swasta, lanjut Tafta, merupakan elemen yang turut berkontribusi memberikan dampak sosial baik dan buruk dalam sebuah kehidupan bernegara.
“Dampak positif dengan keberadaan swasta, seperti sebuah perusahaan dalam satu daerah atau negara, dia dapat berkontribusi pada pendapatan pajak untuk biaya pembangunan. Tapi kan dia juga harus dikontrol, jangan sampai orientasi yang melulu mengambil keuntungan, dia justru malah mengabaikan aspek regulasinya yang akan berdampak ke masyarakat seperti soal lingkungan hidup,” kata pria yang akrab dengan sapaan Buya Tafta ini.
Dipaparkan Tafta, salah satu indikasi jalannya demokrasi yang baik itu ditandai dengan adanya peran aktif dan sinergitas antara pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan atau civil society yang merupakan representasi dari masyarakat.
“Organisasi kemasyarakatan berperan kontrol guna check and balance selain itu dilakukan oleh DPRD terutama dalam sistem demokrasi yang mengenal adanya oposisi, lalu kemudian berupa opini publik yang diterjemahkan melalui ormas dan media. Makanya demokrasi ini perlu diisi agar dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat, agar terjadi keseimbangan kekuasaan,” tandasnya.
Sementara Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi’raj dalam sambutannya berharap agar wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dapat ditanamkan dalam setiap pihak agar dapat membangkitkan kesadaran akan pentingnya arti berbangsa yang dilandasi rasa persatuan dan kesatuan.
“Melalui kegiatan ini, kita jadikan sebagai momentum untuk mengingat kembali betapa pentingnya penyadaran, penanaman dan implementasi sikap dan perilaku kebangsaan kita. Meminjam istilah Bung Karno, ‘Indonesia adalah negara buat seluruh warganya’, artinya apa? bahwa negeri ini bukan cuma milik sekelompok golongan, warna, sikap politik, dan etnis tertentu saja. Tapi jauh lebih luas, menjadi milik seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke tanpa membedakan apa pun,” katanya. (Red)
